pajak

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Lemabaga pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  

Terdapat bermacam-macam pengretian pajak menurut para ahli :

1.Prof Dr Adriani

pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang)

(dapat dipaksakan  dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

            Lima unsur pokok dalam defenisi pajak

• Iuran / pungutan
• Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
• Pajak dapat dipaksakan
• Tidak menerima kontra prestasi langsung
• Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya  tarif pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.

Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

1.      untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;

2.      untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;

3.      tambahan untuk seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan apabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.

4.      Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000

1. UU RI NO 16 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 tahun 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU  no. 7 tahun 1983 yaitu tentang pajak penghasilan
3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983 yaitu tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 19 tahun 1997 yaitu tentang penghasilan pajak dengan surat paksa
5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 21 tahun 1997 yaitu tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan. Kelima UU ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001
6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas UU  No. 18 tahun 1997 yaitu tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.

Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985

7. UU RI NO 17tahun 1985 tentang bea dan material Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994

8. UU RI  NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 1985 yaitu tentang pajak bumi dan bangunan

Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002

9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak sebagai penganti UU No. 17 tahun 1997 yaitu tentang badan penyelesaian sengketa pajak .

Pasal 79 mencantumkan sunber pendapatan daerah terdiri dari

a.       PAD (pendapatan asli daerah )

        Hasil pajak daerah

        Hasil retribusi daerah

        Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

        Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah

b.      dana perimbangan

c.       pinjaman daerah

 pasal 80 ayat 1

            Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 terdiri atas

• bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas SDA
• dana alokasi umum
• dana alokasi khusus

Ayat 2

Bagian dari PBB sektor pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daeerah penghasil.

Ayat 3

Bagian daerah dari sector pertambangan dan kehutanan  dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang

Ayat 4

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang undang.

Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:

a. jenis pajak propinsi terdiri dari

  pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air

  pajak bahan bakar kendraan bermotor

  pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan

b. jenis pajak kabupaten kota

  pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir

Untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui :

            * pajak dapat dipaksakan

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa WP untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.

            Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.

            * Pajak tidak menerima kontra prestasi

            Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami  bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

            * Untuk membiayai biaya umum pemerintah

            Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hukum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif .

            Syarat objektif : yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak. Syarat subjektif adalah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.

            Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:

1. pajak penghasilan (PPh)
2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
3. pajak bumi dan bangunan
4. pajak daerah dan retribbusi daerah
5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
6. bea materai

Untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hukum pajak formal yaitu UU RI NO 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua dari UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Bagi wajib pajak yang menghindari pajak UU No. 19 tahun  2000 yaitu tentang penagihan pajak dan surat paksa.

Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan UU No. 17 tahun 1997 yaitu tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan UU No. 14 tahun 2002 yaitu tentang penagihan pajak.

                                        BAB II. PEMBAHASAN             

1. Fungsi dan Peranan Pajak

      1.1. Fungsi pajak

Adapun yang akan di bahas dalam bab ini adalah fungsi dan perana pajak. Yang pertama adalah fungsi pajak. Pajak ada tentu mempunyai fungsi dalam perekonomian baik daerah, nasional.maupun internasional. Adapun fungsi-fungsi pajak tersebut dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

Fungsi budgeteir

 merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan  dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.

Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:

  jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.

  Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus

  Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.

System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :

1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
2. official assessment system : menghitung pajak adalah pihak fiscus

Faktor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana ke kas negara adalah

1. Filsafat negara

Negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukan berat ringannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepentingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.

2. Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan

Yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak

3. Tingkat pendidikan penduduk / wajib pajak

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.

4. Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat

Sangat menentukan efektifitas UU  dan peraturan perpajakan . fiscus yang professional akan akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.

5. Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia

unit-unit untuk ini adalah

• kantor pelayanan pajak
• kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yanmg dilakukan dirjen pajak

Perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan tahun 1983/1984.

Fungsi regulerend

Fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:

1)     bea materai modal

2)     bea masuk dan pajak penjualan

3)     bea balik nama

4)     pajak perseroan

5)     pajak devident

1.2. Peranan Pajak

Apabila kita membicarakan tentang pembangunan darah maka akan erat kaitannya dengan apa yang disebut Pendapatan daerah. Dan Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, makapendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, yaitu untuk pembangunan daerah

Untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah tersebut tentu diperlukan dana tidak sedikit. Suatu daerah yang tidak memiliki dana yang cukup/ memadai tentu memerlukan tambahan dari pihak lain, agar program pembangunan yang telah direncanakan tersebut dapat terlaksana. Pihak lain yang dimaksud tersebut adalah lembaga perbankan, pemerintah pusat, atau pihak asing yang peduli dengan program pembangunan suatu daerah, dan tentu saja masyarakat di suatu daerah itu sendiri.

Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi disini peranan pajak adalah untuk mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan Daerah.

Walaupun baru satu tahun diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu UU No.34 Tahun 2000 tetap memberikan batasan criteria pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

BAB III. KESIMPULAN

      Setelah kita membaca penjelasan tentang fungsi dan peran pajak diatas maka kita dapat memahami dan mengerti bagaimana proses pajak itu berjalan. Seperti fungsi pajak semuanya sudah di atur dalam suatu Undang-Undang yang telah di buat oleh pemerintah dengan maksud fungsi pajak dapat berjalan sebagai mana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang  yang berlaku. Dengan adanya pajak maka pendapatan dan pengeluaran suatu Negara dapat di atur sedemikain rupa untuk meningkatkan kemajuan perekonomian negara tersebut.

      Dengan adanya pajak juga kemajuan perekonomian suatu negara bisa berkembang atau tidak. Dengan artinya jika pajak suatu negara mengalami kendala atau masalah maka perekonomian negara tersebut akan mengalami kemunduran juga. Seperti yang terjadi pada Indonesia akhir-akhir ini,banyak sekali masalah dalam perpajakan Indonesia yang mengakibatkan perekonomian Indonesia merosot meskipun tidak buruk-buruk sekali. Dengan kata lain pajak adalah sumber kemakmuran dan kemajuan suatu Negara dalam menghadapi persaingan ekonomi dunia.

      Jadi dengan demikian pajak merupakan titik nadi pembangunan Negara, sumber utama pengumpulan Kas negara, dan pendapatan utama suatu Negara. Sebagai Wajib pajak marilah kita untuk membayar pajak agar Negara kita bisa maju seperti Negara lain dan bahkan kita lewati mereka agar Negara kita tidak di pandang remeh lagi oleh mereka. Sekian